Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Tetap Diawasi Pemerintah

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Tetap Diawasi Pemerintah - Dalam implementasi kurikulum 2013, buku ajar dan buku siswa akan diberikan secara gratis. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan anggaran khusus kepada sekolah untuk buku tersebut.

"Buku nanti yang akan membeli adalah sekolah-sekolah. Anggaran sudah ada dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk tambahan BOS buku. Jadi tidak dibenarkan sekolah terima BOS untuk 30 murid lalu belanja buku 20 murid," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, saat penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Pengadaan buku untuk kurikulum 2013, lanjutnya, diserahkan kepada pemerintah daerah. Meski demikian, M Nuh menjamin akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengadaan buku tersebut.

"Ini tidak bisa dilepaskan tanpa kendali. Meskipun sudah diserahkan mekanisme kontrak payung, tetap mekanisme pastikan apakah itu sesuai jumlah murid atau tidak. BOS buku diberikan sesuai jumlah murid Ada tim sendiri yang monitor implementasi di lapangan ada Unit Implementasi Kurikulum (UIK) yang berada di pusat dan daerah," tuturnya.

Dia menambahkan, setiap guru yang akan melaksanakan kurikulum 2013 harus mendapatkan pelatihan. Hal itu, lanjutnya, menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

"Prinsip dasar sebelum kurikulum diterapkan, guru harus dilatih, itu tanggung jawab penuh pemerintah. Bisa pemerintah pusat atau provinsi. Kalau kabupaten/kota tidak mampu, provinsi yang laksanakan, kalau tidak, pusat yang ambil alih," kata M Nuh.

Tentang K

Penulis hanyalah seorang manusia biasa, sekarang sedang sibuk mengejar para dosen demi mendapatkan gelar sarjana. jika ada pertanyaan silahkan kirimkan email ke : rimporok@gmail.com atau hubungi (+62)852 4015 0005